INDIVIDU, KELUARGA DAN MASYARAKAT

PENGERTIAN INDIVIDU


“Individu” berasal dari bahasa latin “individuum” artinya “yang tak terbagi”. Jadi merupakan sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Dalam ilmu sosial, individu menekankan penyelidikan kepada kenyataan-kenyataan hidup yang istimewa.

Individu bukan berarti manusia sebagai suatu keseluruhan yang tak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan. Dengan demikian sering digunakan sebutan “orang-seorang” atau “manusia perseorangan”. Sifat dan fungsi orang-orang disekitar kita adalah makhluk-makhluk yang berdiri sendiri, dalam berbagai hal bersama-sama satu sama lain. Tetapi dalam banyak hal terdapat perbedaannya.

Satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Individu menurut konsep Sosiologis berarti manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu sebagai mahkluk ciptaan Tuhan di dalam dirinya selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, rasio, dan rukun. 1. Raga, merupakan bentuk jasad manusia yang khas yang dapat membedakan antara individu yang satu dengan yang lain, sekalipun dengan hakikat yang sama 2. Rasa, merupakan perasaan manusia yang dapat menangkap objek gerakan dari benda-benda isi alam semesta atau perasaan yang menyangkut dengan keindahan 3. Rasio atau akal pikiran, merupakan kelengkapan manusia untuk mengembangkan diri, mengatasi segala sesuatu yang diperlukan dalam diri tiap manusia dan merupakan alat untuk mencerna apa yang diterima oleh panca indera. 4. Rukun atau pergaulan hidup, merupakan bentuk sosialisasi dengan manusia dan hidup berdampingan satu sama lain secara harmonis, damai dan saling melengkapi. Rukun inilah yang dapat membantu manusia untuk membentuk suatu kelompok social yang sering disebut masyarakat

Pengertian Keluarga

Keluarga adalah suatu hubungan antar saudara. Di masyarakat mana pun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting bagi kegiatan dalam kehidupan individu.


Fungsi Keluarga:


# Fungsi Pengaturan Keturunan

Fungsi ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sosial, misalnya dapat melanjutkan keturunan, dapat mewariskan harta kekayaan, serta pemeliharaan pada hari tuanya. Pada umumnya masyarakat mengatakan bahwa perkawinan tanpa menghasilkan anak merupakan suatu kemalangan karena dapat menimbulkan hal-hal yang negatif. Bahkan ada yang berpendapat bahwa semakin banyak anak semakin banyak rezeki, terutama hal ini dianut oleh orang-orang Cina dan dihubungkan dengan suatu keagamaan, karena semakin banyak anak semakin banyak yang memuja arwah nenek moyangnya.


# Fungsi Sosialisasi atau Pendidikan

Fungsi ini untuk mendidik anak mulai dari awal sampai pertumbuhan anak hingga terbentuk personality-nya. Anak-anak lahir tanpa bekal sosial, agar si anak dapat berpartisipasi maka harus disosialisasi oleh orang tuanya tentang nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Jadi, dengan kata lain, anak-anak harus belajar norma-norma atau aturan-aturan mengenai apa yang senyatanya baik dan tidak layak dalam masyarakat.


# Fungsi Ekonomi atau Unit Produksi

Urusan-urusan pokok untuk mendapatkan suatu kehidupan dilaksanakan keluarga sebagai unit-unit produksi yang seringkali dengan mengadakan pembagian kerja di antara anggota-anggotanya.

Jadi, keluarga bertindak sebagai unit yang terkoordinir dalam produksi ekonomi. Ini dapat menimbulkan adanya industri-industri rumah dimana semua anggota keluarga terlibat di dalam kegiatan pekerjaan

atau mata pencaharian yang sama. Dengan adanya fungsi ekonomi maka hubungan di antara anggota keluarga bukan hanya sekadar hubungan yang telah dilandasi kepentingan untuk melanjutkan keturunan,

akan tetapi juga memandang keluarga sebagai sistem hubungan kerja.


# Fungsi Penentuan Status

Jika dalam masyarakat terdapat perbedaan status yang besar, maka keluarga akan mewariskan statusnya pada tiap-tiap anggota atau individu sehingga tiap-tiap anggota keluarga mempunyai hak-hak istimewa. Perubahan status ini biasanya melalui perkawinan. Hak-hak istimewa keluarga, misalnya menggunakan hak milik tertentu, dan lain sebagainya. Jadi, status dapat diperoleh melalui assign status maupun ascribed status. Assign Status adalah status sosial yang diperoleh seseorang di dalam lingkungan masyarakat yang bukan didapat sejak lahir tetapi diberikan karena usaha dan kepercayaan masyarakat. Contohnya seseorang yang dijadikan kepala suku, ketua adat, sesepuh, dsb. Sedangkan Ascribed Status adalah tipe atau bentuk status yang didapat sejak lahir seperti jenis kelamin, ras, kasta, keturunan, suku, usia, dan lain sebagainya. (http://organisasi.org/jenis-jenis-macam-macam-status-sosialstratifikasi-sosial-dalam-masyarakat-sosiologi).




# Fungsi Pemeliharaan

Keluarga pada dasarnya berkewajiban untuk memelihara anggotanya yang sakit, menderita, dan tua. Fungsi pemeliharaan ini pada setiap masyarakat berbeda-beda, tetapi sebagian masyarakat membebani keluarga dengan pertanggungjawaban khusus terhadap anggotanya bila mereka tergantung pada masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, sebagian dari pelaksanaan fungsi pemeliharaan ini mulai banyak diambil alih dan dilayani oleh lembaga-lembaga masyarakat, misalnya rumah sakit, rumah-rumah yang khusus melayani orang-orang panti jompo.


# Fungsi Afeksi

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan antar kasih sayang atau rasa dicintai. Sejumlah studi telah menunjukkan bahwa kenakalan yang serius adalah salah satu ciri khas dari anak yang sama

sekali tidak pernah mendapatkan perhatian atau merasakan kasih sayang. Di sisi lain, ketiadaan afeksi juga menggerogoti kemampuan seorang bayi untuk bertahan hidup.

PENGERTIAN MASYARAKAT

Dalam bahasa Inggris masyarakat adalah society yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Istilah masyarakat disebut pula sistem sosial. Untuk pemahaman lebih luas tentang pengertian masyarakat sebaiknya kita kemukakan beberapa definisi masyarakat sebagai berikut:
Menurut Selo Sumardjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
Menurut Karl Marx masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.
Menurut Emile Durkheim masyarakat merupakan suau kenyataan objektif pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya.
Menurut Paul B. Horton & C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok ataukumpulan manusia tersebut.


* GOLONGAN-GOLONGAN MASYARAKAT
Masyarakat Sederhana. Dalam lingkungan masyarakat sederhana (primitive) pola pembagian kerja cenderung dibedakan menurut jenis kelamin. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, nampaknya berpangkal tolak dari latar belakang adanya kelemahan dan kemampuan fisik antara seorang wanita dan pria dalam menghadapi tantangan-tantangan alam yagn buas saat itu.
Masyarakat Maju. Masyarakat maju memiliki aneka ragam kelomok sosial, atau lebih dikenal dengan sebuatan kelompok organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan serta tujuan tertentu yang akan dicapai.

Sumber : http://finifio.wordpress.com/2012/10/22/individu-keluarga-dan-masyarakat/
http://yubi89.wordpress.com/2012/10/21/tentang-individu-keluarga-dan-masyarakat/
http://aldipriyandana.wordpress.com/2011/10/12/bab-3-individu-keluarga-dan-masyarakat/

Masalah Kependudukan Dalam Pembangunan Ekonomi

Pada umumnya di Negara yang sedang berkembang perkembangan penduduk sangat tinggi tingkat kecepatan perkembangannya dan besar jumlahnya.

Yang dimaksud dengan masalah penduduk adalah :

Masalah perkembangan penduduk sangat besar si nagara berkembang

Pertambangan penduduk menimbulkan :

Ý  Jumlah pengangguran tinggi

Ý  Jumlah tenaga kerja bertambah

Ý  Perpindahan penduduk dari desa ke kota

Ý  Pengangguran dikota besar bertambah

Ý  Tingkat kemiskinan meningkat

Dinegara berkembang laju pertambahan penduduk merupakan masalah pembangunan yang utama dan sukar diatasi, para ahli menyarankan masalah pertambahan penduduk dinegara berkembang harus segera diatasi untuk dapat mempercepat laju perkembangan ekonomi, yaitu dengan program menekan laju pertambahan penduduk.

Tetapi usaha menekan laju pertambahan penduduk menghadapai beberapa masalah, seperti :

-       Ekonomi

-       Sosial budaya

-       Keagamaan

-       Politik dan

-       Psikologi

Masalah tersebut yang menghambat usaha menekan pertambahan penduduk dalam waktu yang singkat.

Faktor Yang Mempercepat Perkembangan Penduduk

Perkembangan penduduk di dunia yang jumlahnya besar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Jumlah penduduk yang sudah terlalu banyak pada masa sekarang

Dalam satu abad jumlah penduduk dunia berkembang dari 1,6 miliar menjadi 6 miliar.

Perkiraan tahun 2005 mencapai 6.420 juta

2. Tingakat pertambahan penduduk yang relatif sangat pesat dewasa ini

Dari penelitian B. Berelson tahun 1650 -1750 laju pertambahan penduduk dunia 0,3 %, tahan 1960-an laju rata-rata 2 %.

Pada negara berpendapatan rendah (LIC – low income countries) periode 1976 – 2000 laju mencapai 1,4 miliar, dan dalam proporsi penduduk dunia mencapai 60,4 %, untuk MIC – middle income countries = 23.9 % dan untuk HIC – High income countries = 15.7 %

Faktor Yang Menimbulkan Tingkat perkembangan Penduduk Yang Cepat

P. Bairoch membedakan perkembangan penduduk pada negara berkembang dalam tiga tahap, yaitu :

1. Periode 1900 – 1920 tingkat perkembangan penduduk lambat
2. Periode 1920 – 1950 Penurunan tingkat kematian
3. Periode 1950 – 1970 bertambah laju penduduk

Dari tahapan tersebut dapat disimpulkan :

Bahwa perkembangan penduduk sangat pesat dinegara berkembang disebabkan noleh penurunan tingkat kematian dengan tidak diikuti oleh penurunan angka kelahiran dan kematian, dan perpindahan penduduk dari negara lain secara alamiah.

Transisi Demografi

Perkembangan penduduk dinegara maju dan berkembang menunjukan perubahan keadaaan perkembangan penduduk atau transisi demografi..

Transisi demografi dibedakan dalam tiga tahap, yaitu :

1. Tahap 1

Perkembangan penduduk masih rendah dengan tingkat kelahiran ini, negara maju pada periode 1800 – 1850 dan untuk negara berkembang  1800 - 1950

2. Tahap 2

Tingkat kematian menurun tetapi tingkat kelahiran masih tetap tinggi, maka tingkat pertambahan penduduk semakin besar.

Negara maju pada periode 1850 – 1910 dan negara berkembang 1950 - 1970

3. Tahap 3

Pada negara maju tingkat kematian penurun dan tingkat kelahiran juga menurun, maka laju pertambahan penduduk mencapai tingkat yang rendah, periode 1910 - 1970

Pada negara berkembang, pada tahap 3 dibedakan kedalam dua keadaan, yaitu :

a.    Keadaan kasus (a)

Tingkat kematian tidak mengalami penurunan dan tingkat kelahiran juga tidak mengalam perubahan, jadi laju penduduk tidak berubah.

b.    Keadaan kasus (b)

Tingkat kematian mengalami penurunan dan kelahiran juga menurun, tetapi lebih tinggi dari penurunan tingkat kematian, jadi tingkat pertambahan penduduk mengalami proses penurunan.

Pada dasawarsa dewasa ini perkembangan penduduk yang cepat dan jumlahnya yang sangat besar, telah membawa damapak terhadap :

1. Struktur penduduk yang berat sebelah
2. Pengangguran yang semakin serius
3. Arus urbanisasi yang tinggi

Struktur penduduk

Perkembangan penduduk yang semakin cepat menyebabkan :

1. Proporsi penduduk belum dewasa bertambah tinggi
2. Jumlah anggotan keluraga bertambah besar

Kondisi                      Negara Maju                         Negara Berkembang

Bawah 15 Th                        25 – 30 %                              40 – 45 %

Produktif                    55 – 60 %                              50 – 55 %

Jumlah anggota       1 x                                           1,5 x

Masalah Pengangguran

Taksiran dari Boiroch, jumlah tenaga kerja di Negara berkembang dari 0, 8 % pada tahun 1950 naik manjadi 1,7 % pada tahun 1970, di Negara maju berkisar 0,7 %.

Perkiraan tingkat pertambahan tenaga kerja pada periode tahun 2000, Negara maju 0,9 % dan Negara berkembang 2,6 – 2,8 %.

Secara umum di Negara berkembang :

1. Laju perekonomian masih rendah
2. Tidak mencukupi lapangan kerja
3. Bersifat pada sektor pertanian
4. Terdapat pengangguran terbuka dan terselubung.

Arus urbanisasi

Pembangunan ekonomi yang belum merata disetiap wilayah dan pertambahan penduduk yang tinggi, ini menyebabkan timbul masalah lain, yaitu migrasi penduduk desa ke kota.

Migrasi menimbulkan beberapa masalah, seperti

1. Tingkat pengangguran penuh dan terselebung meningkat
2. Masalah kongesti – kesesakan
3. Penyerobotan tanah
4. Pembangunan rumah liar
5. Perumahan yang kurang memadai – slumps
6. Kriminalitas, dll

Urbanisasi di negara maju

Migrasi penduduk di negara maju memunculkan pertumbuhan ekonomi yang harmonis atau saling menguntungkan ;

Kegiatan ekonomi dikota umumnya :

1. Kegiatan bidang industri
2. Pemerintahan
3. Pengangkutan
4. Badan keuangan
5. Perdagangan.

Kegiatan tersebut membutuhkan tenaga kerja. Di negara maju jumlah perpindahan tenaga kerja dari sektor pertaniann ke sektor industri, jumlhanya sam besar dengan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan oleh perkembangan kegiatan ekonomi di kota.

Urbanisasi di negara berkembang

Pada umumnya migrasi yang terjadi berlebihan, jadi pertumbuhan penduduk di kota sangat cepat, di kota-kota negara berkembang mencapai antar 4 – 7 %, tidak diimbangi dengan perkembangak kegiatan ekonomi di kota.

Untuk tahun 2000 tingkat urbanisasi di negara berkembang mencapai 42,6 %.

Urbanisasi menimbulkan :

1. pengangguran terbuka
2. Pengangguran terselubung

Dua hal ini yang mempertparah tingkat pengangguran dalam suatu negara berkembang.

Jadi masalah pengangguran di kota – kota besar di negara berkembang merupakan masalah yang harus diatasi agar laju perkembangan ekonomi dapat dipercepat.

Pertumbuhan Penduduk Cepat

Walaupun ada kecenderungan menurun, tapi pertumbuhan penduduk Indonesia secara nasional masih tergolong cepat. Tahun 1961 - 1971, angka pertumbuhan penduduk adalah 2,1 % pertahun namun pada 1990 - 2000, sebesar 1,6 % pertahun.

Untuk mengatasi masalah ini, salah satu usaha yang dilakukan pemerintah adalah program Keluarga Berencana (KB). "Dua anak lebih baik" adalah anjuran utama dari program ini.

Diharapkan dengan jumlah anggota keluarga yang tidak banyak, maka semua kebutuhan anggota dapat terpenuhi dan terbentuklah keluarga yang sejahtera. Sesuai dengan dua tujuan utama Program Keluarga Berencana :

a. Menurunkan angka kelahiran agar pertambahan penduduk tidak melebihi kemampuan peningkatan produksi.

b. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak untuk mencapai keluarga sejahtera.

 Persebaran Penduduk Tidak Merata

Persebaran penduduk di Indonesia sangat tidak merata, baik antarapulau, provinsi, kabupaten ataupun antara perkotaan dan pedesaan.

Contohnya saja pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya 7% dari seluruh wilayah daratan Indonesia dihuni lebih dari 50% penduduk Indonesia.

Akibatnya, lahan pertanian di Jawa semakin sempit karena dijadikan permukiman dan industri. Sebaliknya, masih banyak lahan di luar pulau Jawa yang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya sumber daya manusia.

Tingginya jumlah migrasi ke pulau Jawa antara lain karena pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi dan industri. Sayangnya, hal tersebut juga berdampak pada kota-kota besar di pulau Jawa seperti Jakarta dan Surabaya.

Kota besar seperti Jakarta dan Surabaya mengalami masalah lingkungan hidup seperti banyaknya permukiman liar, sungai yang tercemar, pencemaran udara hingga masalah sosial seperti perampokan, pencurian dan lainnya.

Sumber : http://genbagus.blogspot.com/2013/06/masalah-kependudukan-secara-kuantitatif.html

KETAHANAN NASIONAL

KETAHANAN NASIONAL

1.     LATAR BELAKANG MASALAH
            Sejak merdeka negara Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Tetapi bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dari agresi Belanda dan mampu menegakkan wibawa pemerintahan dari gerakan separatis.
            Ditinjau dari geopolitik dan geostrategi dengan posisi geografis, sumber daya alam dan jumlah serta kemampuan penduduk telah menempatkan Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh antar negara besar. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak negatif terhadap segenap aspek kehidupan sehingga dapat mempengaruhi dan membahayakan kelangsungan hidup dan eksitensi NKRI. Untuk itu bangsa Indonesia harus memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga berhasil mengatasi setiap bentuk tantangan ancaman hambatan dan gangguan dari manapun datangnya.

2. LANDASAN KETAHANAN NASIONAL

A  Landasan Idiil  :  Pancasila

Nilai-nilai Pancasila telah teruji dandiyakini kebenarannya sebagai pemersatu bangsa dalam membangundan menata kehidupan berbangsa serta bernegara yang lebih baik dan berdaya saing.

B  Landasan Konstitusional :  UUD 1945

Berkaitan dengan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan/ undang-undang dasar suatu negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) adalah sumber dari segala sumber hukum. UUD 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem serta penyelenggaraan pertahanan negara. Substansi pertahanan negara yang terangkum dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 di antaranya adalah pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatan warga negara. UUD 1945 mereaksikan sikap bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan. Bangsa Indonesia akan senantiasa berjuang untuk mencegah dan mengatasi usaha-usaha pihak tertentu yang mengarah pada penindasan dan penjajahan. Penjajahan bagi bangsa Indonesia merupakan tindakan keji yang tidak berperikemanusiaan serta bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Pertahanan negara tidak dapat dipisahkan dari kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

c)      Landasan Visional :  Wawasan Nusantara

           

3. RUANG LINGKUP KETAHANAN NASIONAL

A Sebagai Doktrin, berupa pengaturan dan penyelenggaraan negara, yaitu dituang-kan  dalam  peraturan  perundang-undangan, agar setiap orang, masyarakat, dan penyelenggaraan Negara menerima dan menjelaskannya. Yang melandasi ketahanan nasional dikembangkan dari analisis mengenai manusia budaya, falsafah, ideology, dan pandangan hidup bangsa, wawasan nasional, serta pendekatan yang diyakini kebenaranya.

B Pengertian Ketahanan Nasional adalah kondisi hidup dan kehidupan nasional yang harus senantiasa diwujudkan dan dibina secara terus-menerus secara sinergi. Hal demikian itu, dimulai dari lingkungan terkecil yaitu diri pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara dengan modal dasar keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa ketahanan nasional ialah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya, menuju kejayaan bangsa dan negara.

Hakekat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemempuan menggambarkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional.

c)      Hakekat Ketahanan Nasional

1. Hakekat Ketahanan Nasional Indonesia

Keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup dan tujuan negara.

2. Hakekat Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia

Pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional

a.      Dinamis

Ketahanan nasional tidaklah tetap melainkan dapat meningkat dan atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Oleh karena itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus selalu diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik.

b.      Wibawa

Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa yang
dapat menjadi faktor yang diperhatikan pihak lain. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia makin tinggi pula nilai kewibawaan nasonal yang berarti makin tinggi tingkat daya tangkal yang dimiliki bangsa dan negara Indoesia

c.       Konsultasi dan kerjasama

Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata
tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.

f)       Fungsi-Fungsi Ketahanan Nasional

1)      Ketahanan Nasional sebagai kondisi dinamik bangsa

Ketahanan nasional adalah kedaulatan dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi berbagai segala tantangan, hambatan, ganguan dan ancaman (HTGA), baik dari dalam mupun luar negeri, untuk menjamin identitas, integritas dan kelangsungan hidup, serta perjuangan bangsa tersebut untuk mencapai cita-citanya sehingga mendorong kemampuan bangsa tersebut untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk menuju kejayaan bangsa dan negara.

2.Ketahanan Nasional sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan negara

Dalam penjelasan UUD No. 20 tahun 1982 tentang ketentuan –ketentuan pokok pertahanan keamanan negara RI dinyatakan bahwa :

Konsepsi ketahanan nasional indonesia pada hakikatnya adalah konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan negara yang tata tenteram dalam kehidupan nasional yang berrdasarkan pancasila dan UUD 1945.

3. Ketahanan Nasional sebagai metode berfikir Komprehensif Integral

Ketahanan  Nasional Indonesia, dilaksanakan atas dasar keterpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinterkasi inilah yang dimaksud dengan ketahanan nasional sebagai metode berfikir komprehensif.

4.PENGARUH ASPEK KETAHANAN NASIONAL TERHADAP KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

1.Aspek Ideologi

Merupakan tatanan nilai yang digali (kristalisasi) dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Kelima sila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung didalamnya. Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang dari luar/dalam, langsung/tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Untuk mewujudkannya diperlukan kondisi mental bangsa yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara serta pengamalannya yang konsisten dan berlanjut. Untuk memperkuat ketahanan ideologi perlu langkah pembinaan sebagai berikut

2.Aspek Politik

Politik berasal dari kata politics dan atau policy yang berarti kekuasaan (pemerintahan) atau kebijaksanaan.

3.Aspek Ekonomi

Dalam halnya berkaitan dengan ketahanan perekonomian bangsa, maka dapat dijabarkan pengertian tentang aspek ekonomi sebagai berikut :
1. Aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat meliputi: produksi, distribusi, dan konsumsi barang- barang jasa

4. Aspek Sosial Budaya

Sosial adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai

nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan, solidaritas yang merupakan unsure

pemersatu Sedangkan budaya adalah sistem nilai yang merupakan hasil hubungan

manusia dengan cipta rasa dan karsa yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama

serta merupakan kekuatan pendukung penggerak kehidupan.

Indonesia adalah manusia dan masyarakat yang memiliki sifat-sifat dasar:

1.Religius

2.Kekeluargaan

3.Hidup seba selaras

4.Kerakyatan Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan

     

5)       Aspek Pertahanan Dan Keamanan

Pertahanan Keamanan Indonesia mengandung perngertian kesemestaan daya upaya

seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem ketahanan keamanan negara dalam

mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan

bangsa dan negara RI. Pertahanan keamanan negara RI dilaksanakan dengan

menyusun, mengerahkan, menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan

masyarakat diseluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi.

Penyelenggaraan ketahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu

fungi utama dari pemerintahan dan negara RI dengan TNI dan Polri sebagai intinya,

guna menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan

ketahanan nasional Indonesia. Wujud ketahanan keamanan tercermin dalam kondisi

daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang

mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara

(Hankamneg) yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta

kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk

ancaman.

5.    ANALISA GEJOLAK BBM TERHADAP KETAHANAN NASIONAL

Dilihat dari ketahanan Ekonomi masih tetap terjaga dan terkendali dengan baik meskipun sejumlah komunditas kebutuhan pokok mengalami kenaikan disebabkan gejolak kenaikan BBM. Kenaikan BBM menimbulkan gejolak bagi kalangan terutama masyarakat menengah kebawah. Situasi pemerintah mau tidak mau menaikan harga BBM karena kenaikan harga dipasar dunia.

Pemerintah harus dapat menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya agar semua merasa adil agar semua merasa adil tanpa membuat mengalami devisit yang deratis. Pemerintah harus bijak dalam menanggapi raksi yang terjadi akibat dampak dari kebijakan ini, jangan sampai anggaran subsidi BBM dihemat tetapi anggaran lainya di perbesar untuk memuaskan pikiran anggota parlemen semata tanpa memikirkan akan nasib rakyat miskin.

WAWASAN NUSANTARA ( KWN )

1. Unsur Dasar Wawasan  Nusantara

1. Wadah (Contour) Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud supra struktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infra struktur politik.

1. Isi (Content) Adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut diatas bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, social budaya dan hankam. Isi menyangkut dua hal pertama realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional  persatuan, kedua persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.
2. Tata laku (Conduct) Hasil interaksi antara wadah dan isi wasantara yang terdiri dari : -Tata laku Bathiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. -Tata laku Lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri/kepribadian bangsa berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional.
3. Hakekat Wawasan Nusantara

  Adalah keutuhan nusantara/nasional, dalam pengertian : cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara dan demi kepentingan nasional. Berarti setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berfikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam

20

lingkup dan demi kepentingan bangsa termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara.

1.     G.  Asas Wawasan Nusantara Merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen/unsur pembentuk bangsaIndonesia(suku/golongan) terhadap kesepakatan (commitment) bersama. Asas wasantara terdiri dari: 1. Kepentingan/Tujuan yang sama 2. Keadilan 3. Kejujuran 4. Solidaritas 5. Kerjasama 6. Kesetiaan terhadap kesepakatan.

Dengan latar belakang budaya, sejarah serta kondisi dan konstelasi geografi serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, maka arah pandang wawasan nusantara meliputi : 1. Ke dalam Bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan. Tujuannya adalah menjamin terwujudnya persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional baik aspek alamiah maupun aspek sosial. 2.  Ke luar Bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan internasional harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan demi tercapainya tujuan nasional.

Tujuannya adalah menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

1. Kedudukan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan tujuan nasional. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari hirarkhi paradigma nasional sbb: -Pancasila (dasar negara) =>Landasan Idiil -UUD 1945 (Konstitusi negara) =>Landasan Konstitusional -Wasantara (Visi bangsa) =>Landasan Visional -Ketahanan Nasional (KonsepsiBangsa) =>Landasan Konsepsional -GBHN (Kebijaksanaan Dasar Bangsa)   =>Landasan Operasional

Fungsi Wawasan Nusantara adalah pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Tujuan Wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa/daerah.

1. Implementasi Wawasan Nusantara

  Penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara. a. Implementasi dalam kehidupan politik, adalah menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dipercaya. b. Implementasi dalam kehidupan Ekonomi, adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. c. Implementasi dalam kehidupan Sosial Budaya, adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup disekitarnya dan merupakan karunia sang pencipta. d. Implementasi dalam kehidupan Pertahanan Keamanan, adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap WNI.

Sosialisasi Wawasan Nusantara 1. Menurut sifat/cara penyampaian      a. langsung  => ceramah,diskusi,tatap muka      b. tidak langsung  => media massa 2.  Menurut metode penyampaian e. ketauladanan f. edukasi g. komunikasi h. integrasi           Materi Wasantara disesuaikan dengan tingkat dan macam pendidikan serta lingkungannya supaya bisa dimengerti dan dipahami.

Tantangan Implementasi Wasantara 1. Pemberdayaan Masyarakat John Naisbit dalam bukunya Global Paradox menyatakan  negara harus dapat memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya. Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan Buttom Up Planning, sedang untuk negara berkembang dengan Top Down Planning karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Kondisi nasional (Pembangunan) yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal.

2. Dunia Tanpa Batas a. Perkembangan IPTEK Mempengaruhi pola, pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam aspek kehidupan. Kualitas sumber daya Manusia merupakan tantangan serius dalam menghadapi tantangan global.

 b. Kenichi Omahe dalam bukunya Borderless Word dan The End of Nation State menyatakan : dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap, namun kehidupan dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri dan konsumen yang makin individual. Untuk dapat menghadapi kekuatan global suatu negara harus mengurangi peranan pemerintah pusat dan lebih memberikan peranan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Perkembangan Iptek dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas dapat merupakan tantangan Wawasan Nusantara, mengingat perkembangan tsb akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Era  Baru Kapitalisme

 a. Sloan dan Zureker Dalam bukunya Dictionary of Economics menyatakan Kapitalisme adalah suatu sistim ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri. Di era baru kapitalisme,sistem ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan aktivitas- aktivitas secara luas dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat sehingga diperlukan strategi baru yaitu adanya keseimbangan.

 b. Lester Thurow Dalam bukunya The Future of Capitalism menyatakan : untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru yaitu keseimbangan (balance) antara paham individu dan paham sosialis. Di era baru kapitalisme, negara-negara kapitalis dalam rangka mempertahankan eksistensinya dibidang ekonomi menekan negara-negara berkembang dengan menggunakan isu-isu global yaitu Demokrasi, Hak Azasi Manusia, Lingkungan hidup.

4. Kesadaran  Warga Negara

 a. Pandangan Indonesia tentang Hak dan Kewajiban Manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan.

 b. Kesadaran bela negara Dalam mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, memberantas KKN, menguasai Iptek, meningkatkan kualitas SDM, transparan dan memelihara persatuan. Dalam perjuangan non fisik, kesadaran bela negara mengalami penurunan yang tajam dibandingkan pada perjuangan fisik.

 Prospek Implementasi Wawasan Nusantara Berdasarkan beberapa teori mengemukakan pandangan global sbb: 1. Global Paradox menyatakan negara harus mampu memberikan peranan sebesar-besarnya  kepada rakyatnya. 2. Borderless World dan The End of Nation State menyatakan  batas wilayah geografi relatif tetap, tetapi kekuatan ekonomi dan budaya global akan menembus batas tsb. Pemerintah daerah perlu diberi peranan lebih berarti.

3. The Future of Capitalism menyatakan strategi baru kapitalisme adalah mengupayakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat serta antara negara maju dengan negara berkembang.

4. Building Win Win World (Henderson) menyatakan perlu ada perubahan nuansa perang ekonomi, menjadikan masyarakat dunia yang lebih bekerjasama, memanfaatkan teknologi yang bersih lingkungan serta pemerintahan yang demokratis.

 5. The Second Curve (Ian Morison) menyatakan dalam era baru timbul adanya peranan yang lebih besar dari pasar, peranan konsumen dan teknologi baru yang mengantar terwujudnya masyarakat baru.

Dari rumusan-rumusan diatas ternyata tidak ada satupun yang menyatakan tentang perlu adanya persatuan, sehingga akan berdampak konflik antar bangsa karena kepentingan nasionalnya tidak terpenuhi. Dengan demikian Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dan sebagai visi nasional yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa masih tetap valid baik saat sekarang maupun mendatang, sehingga prospek wawasan nusantara dalam era mendatang masih tetap relevan dengan norma-norma global. Dalam implementasinya perlu lebih diberdayakan peranan daerah dan rakyat kecil, dan terwujud apabila dipenuhi adanya faktor-faktor dominan : keteladanan kepemimpinan nasional, pendidikan berkualitas dan bermoral kebangsaan, media massa yang memberikan informasi dan kesan yang positif, keadilan penegakan hukum dalam arti pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Keberhasilan Implementasi Wasantara Diperlukan kesadaran WNI untuk : 1. Mengerti, memahami, menghayati tentang hak dan kewajiban warganegara serta hubungan warganegara dengan negara, sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia. 2. Mengerti, memahami, menghayati tentang bangsa yang telah menegara, bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan memerlukan konsepsi wawasan nusantara sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang.